UPAH DAN KEPRIHATINAN GEREJA

Hati kami tersayat oleh rasa sedih yang mendalam, menyaksikan pemandangan yang memilukan: jutaan kaum buruh di sekian banyak negeri dan benua-benua akibat tidak layaknya upah, mereka terpaksa hidup bersama keluarga mereka dalam keadaan yang sama sekali tidak layak manusiawi… Di antara negeri-negeri itu kekayaan tak terduga besarnya, kemewahan yang tak terkendali pada kelompok kecil yang sangat beruntung, merupakan kontras yang tajam dan mengerikan sekali terhadap kemiskinan kebanyakan penduduknya yang sungguh keterlaluan. Diberbagai kawasan dunia orang-orang ditimpa oleh perampasan-perampasan yang tidak manusiawi. Di negeri-negeri lain persentase cukup besar penghasilan diserap dalam pembangunan “prestige nasional” dalam arti yang salah. Di negeri-negeri yang sudah maju perekonomiannya, jasa-jasa yang relatif tidak penting, dan jasa-jasa yang nilainya diragukan, sering mendapat imbalan yang tinggi sekali di luar segala proporsi, sedangkan kerja keras yang bermanfaat, dijalankan oleh jumlah amat besar orang-orang yang dengan jujur membanting tulang, mendapat imbalan yang kecil sekali. Upah yang mereka terima sama sekali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup. Upah itu sama sekali tidak sepadan dengan sumbangan mereka kepada kesejahteraan masyarakat, kepada keuntungan perusahaan tempat mereka bekerja, dan kepada ekonomi nasional pada umumnya.” (MM, art. 68-70). Apakah seruan keprihatinan moral ini mampu menggugah kesadaran nurani pihak-pihak penyandang modal atau pihak-pihak pemberi kerja? Apakah pertimbangan-pertimbangan moral dengan segala konsekuensinya – seperti terpapar di atas – juga menjadi referensi para pemberi kerja dalam berdiskusi dan akhirnya dalam memutuskan sebuah standart upah? Apakah memang benar bahwa dunia bisnis atau dunia kerja memiliki hukumnya sendiri yang terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum moral kemanusiaan?

UPAH YANG ADIL

“Seorang pekerja patut mendapat upahnya” begitulah ungkapan logis yang harus kita katakan jika kita sedang berbicara tentang dunia kerja. Kerja dan upah merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Tak terpisahkannya kerja dan upah bukan hanya berkaitan dengan ungkapan logis, seperti yang tertulis di atas, melainkan terutama berkaitan dengan keseimbangan antara tuntutan kerja di satu sisi dan kelayakan upah di sisi lain. Persoalan yang terus mengemuka dan menjadi bahan perdebatan antara pekerja dan pihak pemberi kerja, sering kali terjadi pada point ini. Tidak jarang pula pada point ini apa yang disebut dengan kesepakatan itu sulit ditemukan. Pihak pemberi kerja “merasa” sudah memberikan haknya kepada pekerja, secara maksimal, tetapi pekerja “merasa” bahwa apa yang diterima belum memenuhi standart dari hak yang seharusnya mereka terima. Ujung-ujungnya pekerja, sebagai pihak yang lemah dan hanya memiliki tenaga, selalu berperan sebagai pihak yang harus mengalah. Pasrah. Padahal mereka mengetahui secara persis bahwa mereka sedang berada dalam kubah perlakuan tidak adil. Inilah fenomena yang sangat umum kita lihat dalam dunia kerja.

SWEAT SHOP

Domin Dhamayanti’s Notes
baik untuk anda ketahui…
Share
Today at 12:50pm

Sebelumnya saya minta ijin kepada pemilik tulisan dan data ini Jim Keady. Tulisan ini saya ambil dari milis kampanye gerakan buruh. Saya merasa ini penting untuk diketahui dan sebarluaskan. Jadi saya upload tulisan ini facebook, berharap agar kampanye ANTI SWEATSHOP dapat semakin luas dan memperoleh banyak dukungan. Tulisan dibawah ini, tidak saya ubah atau tambahkan sedikitpun. Terima kasih.

PERNAH DENGAR TENTANG SWEAT SHOP ?
Tahukah kalian bahwa ada konsumen dan investor dari seluruh penjuru dunia yang punya perhatian terhadap kesejahteraan buruh Nike di Indonesia? Tahukah kalian bahwa para konsumen dan investor ini ingin membantu kalian memperjuangkan keadilan yang memang layak kalian dapatkan? Tahukah kalian bahwa buruh Indonesia, serikat pekerja, dan LSM telah berkolaborasi dengan orang-orang yang punya keprihatinan sama dari seluruh dunia selama lebih dari 15 tahun untuk memperbaiki kondisi bagi para buruh Nike? Kalian tidak sendirian.

Team Sweat adalah sebuah koalisi internasional dari buruh Nike, konsumen Nike, dan investor Nike yang komit untuk mengakhiri ketidakadilan dalam praktik sweatshop Nike di seluruh dunia. Dengan mendasarkan diri pada perjuangan terkait isu sweatshop Nike yang sudah berusia lebih dari satu setengah dasawarsa, Team Sweat berjuang untuk memastikan bahwa …

PEMBODOHAN ATAU PENINABOBOKAN?

Seorang ibu dari kalangan kelas ekonomi menengah mengatakan dengan penuh semangat bahwa pemerintah saat ini sangat baik. Untuk mendukung pernyataannya dia menunjukkan bahwa saat ini pemerintah lebih peduli pada rakyat miskin misalnya dengan adanya program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan JAMKESMAS (Jaringan Kesehatan Masyarakat). Apa yang dikatakannya memang benar bahwa BLT, JAMKESMAS dan sebagainya memang bisa dinikmati oleh rakyat miskin. Tapi bila melihat di rumah sakit pemerintah apakah mudah orang mendapatkan JAMKESMAS? Banyak orang sakit parah harus menunggu berbulan-bulan baru dapat pelayanan kesehatan. Seorang terkena tumor ganas disuruh menunggu selama 7 bulan baru akan dioperasi. Tidak peduli apakah dia setiap hari harus menanggung kesakitan yang amat sangat atau tidak. Alasan sederhana adalah menunggu giliran sebab banyak yang antri.

MASIH ADA HARAPAN

Pemilu anggota legislatif sudah berakhir. Entah barapa milyard dana yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah terlebih oleh para caleg. Beberapa teman mengatakan ada caleg yang mengeluarkan ratusan juta rupiah bahkan sampai mencapai bilangan milyard rupiah untuk mempromosikan diri agar terpilih menjadi anggota legislatif. Mendengar besarnya jumlah uang yang dikeluarkan oleh seorang caleg dalam situasi krisis ekonomi seperti saat ini membuat banyak orang yang mendengar bisa terperangah. Pertanyaannya ialah uang sebesar itu digunakan untuk apa saja? Pernah ada media yang akan dituntut dan ada penangkapan ketika memberitakan bahwa ada anak seorang petinggi negara memberi uang kepada banyak orang agar memilihnya menjadi anggota legislatif. Semua caleg menolak telah menggunakan uang untuk membeli suara. Badan pemerintah juga mengatakan akan menuntut bila ada money politic. Tapi di lapangan pernyataan itu hanya menjadi bahan tertawaan. Orang yang mampu membayar besar akan dicontreng.